Beranda > Pulau Lombok > Nyongkolan Melenceng dari Tradisi

Nyongkolan Melenceng dari Tradisi

Prosesi nyongkolan sering menjadi awal terjadinya konflik komunal di tengah masyarakat. Hal itu akibat dari konsep nyongkolan yang sudah melenceng dari tradisi. ‘’Kalau konsepnya seperti konsep nyongkolan dulu, saya yakin tidak akan menimbulkan konflik,’’ ungkap Kapolres Mataram AKBP Kurnianto dalam acara sosialisasi penanganan konflik di aula lantai III Kantor Wali Kota Mataram, Sabtu (3/12) lalu.

Menurutnya, timbulnya konflik karena peserta nyongkolan ada yang meminum minuman keras (miras). Jika tanpa miras, ia yakin tidak akan ada konflik yang terjadi saat nyongkolan. ‘’Saya pernah mengikuti seminar tentang nyongkolan. Kalau tidak salah, pengiring mempelai itu saja punya aturan. Siapa yang dijadikan di depan, siapa yang di belakang,’’ katanya.

Acara yang diikuti seluruh camat dan lurah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi konflik di Kota Mataram. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, penanganan konflik ini memang harus terus disosialisasikan. Sebab secara faktual konflik terjadi secara alami dan selalu melekat ke masyarakat.

Bahkan, lanjut Mohan, saat ini konflik mulai dipicu dari masalah-masalah sepele, seperti politik, kasus nyongkolan atau hanya karena ekspresi yang berdampak pada konflik horizontal bahkan bisa ke sara. ‘’Ini tentu menjadi bagian yang harus diperhatikan dan segera diantisipasi,’’ tegas Mohan.

Tidak hanya itu, konflik di Kota Mataram juga dipicu kepadatan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pasalnya, tingkat urban di Kota Mataram khususnya pagi hari jauh lebih tinggi dibanding dengan malam hari. ‘’Selain jumlah penduduk lokal, Mataram dipadati para pekerja dan pelajar yang datang dari luar kota,’’ jelasnya.

Mohan dalam kesempatan itu juga kembali meminta camat dan lurah untuk menyiapkan standar penanganan konflik komunal di tingkat masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi konflik yang timbul di masyarakat. Selain itu, camat lurah juga bisa meredam lebih awal bibit-bibit konflik.

Dikatakan, aparat kecamatan dan lurah, bahkan lingkungan harus mampu membangun komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat lingkungan. Pasalnya, kelemahan itu sering kali menimbulkan konflik yang tidak bisa diatasi karena apatrat pemerintah tidak mampu berkomunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. ’’Akibatnya masalah sepele pun bisa melebar,’’ jelasnya.(ony)

Sumber: LombokPost

Kategori:Pulau Lombok
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: